Optimalisasi Kepatuhan dan Tata Kelola Pungutan Sektor Jasa Keuangan Berdasarkan POJK No. 2 Tahun 2025

Peraturan OJK No. 2 Tahun 2025 diterbitkan sebagai pelaksanaan teknis dari PP No. 41 Tahun 2024, untuk mengatur secara sistematis dan transparan mengenai:

• Mekanisme pungutan di sektor jasa keuangan,
• Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP),
• Pemberian sanksi administratif, serta
• Prosedur verifikasi dan penyelesaian piutang

POJK ini juga memperkuat posisi OJK sebagai mitra pengelola penerimaan negara bukan pajak, dengan prinsip akuntabilitas dan optimalisasi layanan keuangan nasional.

• Pungutan: Uang yang wajib dibayar oleh pelaku sektor jasa keuangan kepada OJK
• Pihak/Wajib Bayar: Lembaga jasa keuangan, individu atau badan hukum yang beraktivitas di sektor jasa keuangan.
• Penerimaan Lainnya: Termasuk denda sanksi administratif, hasil pengelolaan dana, dan sumber sah lainnya.
• Sektor Jasa Keuangan: Meliputi perbankan, pasar modal, asuransi, fintech, aset kripto, dana pensiun, hingga lembaga mikro.

• Biaya Perizinan dan Aksi Korporasi: Termasuk persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan Penelaahan. 
• Biaya Tahunan: Untuk pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian oleh OJK
• Biaya Pendaftaran Penawaran Umum: Berdasarkan nilai emisi yang diperoleh
• Biaya Tahunan Emiten, Manajer Investasi, dan Konsultan Keuangan: Dihitung berdasarkan pendapatan atau total aset sesuai sektor.

• Penyetoran dilakukan melalui Rekening OJK pada bank yang ditunjuk
• Registrasi melalui aplikasi penerimaan OJK adalah prasyarat Pembayaran 
• Keterlambatan pembayaran dapat dikenai sanksi administratif berupa denda 2% per bulan, maksimal 48% dari total pungutan.

Verifikasi dan Penyesuaian

• Verifikasi rutin dan khusus dilakukan untuk memastikan kebenaran perhitungan dan pembayaran pungutan.
• Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dapat diajukan Wajib Bayar
• Penyesuaian tarif pungutan hingga 0% dimungkinkan untuk:
  • Pihak yang mengalami kesulitan keuangan,
  • Sektor yang sedang dikembangkan OJK,
  • Kondisi ekonomi tertentu, dengan persetujuan Menteri Keuangan

• Sanksi administratif berupa denda dikenakan atas keterlambatan
• Surat tagihan diberikan bertahap (I, II, III) sebelum dinyatakan sebagai piutang

• Piutang macet dapat diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara atau diselesaikan secara langsung oleh OJK.

• Wajib menyesuaikan sistem pelaporan dan pembayaran ke aplikasi
• Harus menjaga kepatuhan terhadap jadwal pembayaran
• Perlu memahami basis perhitungan pungutan (pendapatan, aset, nilai emisi, dll).

POJK No. 2 Tahun 2025 merupakan langkah strategis dalam memperkuat:

• Tata kelola keuangan sektor jasa keuangan,
• Transparansi penerimaan negara bukan pajak, dan
• Akuntabilitas lembaga keuangan terhadap kewajiban

Penerapan yang konsisten akan meningkatkan kepercayaan publik, efisiensi pengawasan, dan stabilitas sistem keuangan nasional.